DPP PERKAHPI Bentuk Satgas Nasional Kawal Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

By Redaktur 24 Jul 2021 Hukum
DPP PERKAHPI Bentuk Satgas Nasional Kawal Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Jakarta -- Konferensi Nasional Ahli Hukum Kontrak Indonesia Tahun 2021 adalah kegiatan rutin tahunan yang menjadi program kerja Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPP PERKAHPI).


Dengan adanya kegiatan rutin tahunan ini maka diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembenahan Sistem Hukum Kontrak Indonesia dan suatu saat terwujudnya Kodifikasi Hukum Kontrak Nasional Indonesia.

Baca Lainnya :


Melalui pelaksanaan Konferensi Nasional Ahli Hukum Kontrak ini juga para peserta mengharapkan agar Pemerintah dan DPR – RI dapat segera menemui titik terang mengenai perbaikan Sistem Hukum Kontrak Indonesia dan segera mewujudkan Kodifikasi Hukum Kontrak Nasional Indonesia. Hal itu seiring dengan semakin kompeksnya permasalahan hukum Kontrak baik yang bersifat umum maupun spesialis di Indonesia dan di level Internasional.


Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPP PERKAHPI) Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., CPL., CPCLE., ACIArb., CPM., CPrM., CPT., mengatakan, "Tujuan dari kegiatan Konferensi Nasional Ahli Hukum Kontrak Indonesia adalah untuk berdiskusi dan memberikan solusi kepada Pengambil Kebijakan (decision makers) terkait dengan permasalahan hukum Kontrak Umum (commercial contract) dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Government Procurement Contract) di Indonesia," ungkapnya.


"Para Ahli Hukum Kontrak Indonesia masih sangat prihatin atas kondisi Hukum Kontrak Nasional Indonesia yang sampai hari ini belum memiliki Undang – Undang tersendiri/khusus tentang Kontrak Umum dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," kata Sabela, Sabtu (24/7/2021).


"Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan hukum di lapangan mulai dari ketidakpastian pelaksanaan Kontrak itu sendiri sampai dengan mekanisme penyelesaian sengketa Kontraknya. Bahkan, Khusus untuk Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sering dijumpai permasalahan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi objek perkara Tindak Pidana Korupsi. Padahal setelah para pihak (Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa) melakukan tandatangan Kontrak maka yang berlaku adalah aturan hukum Kontrak bagi para pihak tersebut,"terang Sabela.


"Apabila di kemudian hari muncul berbagai permasalahan hukum diakibatkan oleh Kontrak tersebut, maka seharusnya dicari terlebih dahulu mekanisme dan prosedur penyelesaian permasalahan hukum Kontrak tersebut di dalam klausul-klausul Kontrak yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak," jelasnya.


Sabela juga menambahkan, "Dalam ajang Konferensi Nasional Ahli Hukum Kontrak Indonesia yang diselenggarakan salama 2 (dua) hari yaitu tgl 3 – 4 Juli 2021 di Harris Hotel, Pontianak Kalimantan Barat telah menghasilkan beberapa rekomendasi bagi perbaikan sistem Hukum Kontrak di Indonesia".


Salah satu rekomendasi tersebut adalah mengamanatkan kepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPP PERKAHPI) untuk membentuk Satuan Tugas Nasional Pengawalan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemik COVID-19.


DPP PERKAHPI sedang mentabulasi semua peserta Konferensi Nasional Ahli Hukum Kontrak Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai bagian dari Satuan Tugas Nasional Pengawalan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemik COVID-19.


"Satgas Nasional tersebut nantinya akan berkoordinasi dengan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah mengenai proses pengawalan, konsultansi dan advokasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa," bebernya.


DPP PERKAHPI berharap dengan keberadaan Satuan Tugas Nasional Pengawalan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemik COVID-19 tersebut dapat memberikan sosialisasi, konsultansi dan advokasi mengenai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan dan/atau sudah dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah. DPP PERKAHPI juga akan menyiapkan kanal khusus dan jalur konsultansi online kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) yang membutuhkan konsultansi dan advokasi mengenai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.


"Semoga Satuan Tugas Nasional Pengawalan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemik COVID-19 dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan semua Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah dalam rangka Pengawalan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk mempercepat proses Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Pandemik COVID-19. Sampai bertemu kembali di acara KONFERENSI NASIONAL AHLI HUKUM KONTRAK INDONESIA TAHUN 2022 yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 – 4 Juli 2022 di Makassar, Sulawesi Selatan," tutupnya.


(Redaksi)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment