Instruksi Presiden Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alkes

By Teddyredaktur 03 Jul 2020 Kesehatan
Instruksi Presiden Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alkes

Keterangan Gambar : pengembangan obat baru berbasis bahan alam Indonesia


Jawa Timur, mediatopnews.com --  Kementerian Kesehatan RI. memberikan dukungan untuk pengembangan obat baru berbasis bahan alam Indonesia dengan mensinergikan konsep ABGC dan dukungan regulasi yang terkait.

Demikian benang merah paparan presentasi dari DR. Dra. Agusdini Banun S., Apt., MARS, Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. pada webinar "Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional, EDISI 3: BAHAN BAKU OBAT", pada Rabu, 1 Juli 2020 yang diselenggarakan oleh B2P2TOOT.

Agusdini Banun menyebutkan sejumlah isyue strategis yang kini terjadi. Diantaranya, meningkatnya kebutuhan bahan baku pembuatan obat di dalam negeri. Kendala dalam akses ketersediaan bahan baku obat, karena ketergantungan bahan baku obat yang tinggi dari import.

Baca Lainnya :

Kecenderungan penggunaan obat tradisional oleh masyarakat global yang semakin meningkat untuk memelihara kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mengobati suatu penyakit

Dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alkes, yang melibatkan 12 Kementerian dan Lembaga, ditegaskan agar para pihak untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan wewenang untuk mendukung percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.

Tujuan Instruksi Presiden tersebut untuk Kemenkes, ada tujuh, diantaranya menyusun dan menetapkan rencana aksi untuk pengembangan industri farmasi dan alkes, memfasilitasi pengembangan industri farmasi dan alkes ke arah biopharmaceutical, vaksin, natural, dan Active Pharmaceutical Ingredients (API) kimia.

Mendorong dan mengembangkan R&D sediaan farmasi dan alkes menuju kemandirian industri farmasi dan alkes. Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memperluas faskes sesuai kebutuhan

Memprioritaskan penggunaan produk sediaan farmasi dan alkes dalam negeri melalui e-catalogue. Menyederhanakan sistem dan proses perizinan

Mengembangkan sistem data dan informasi terintegrasi sesuai kebutuhan masyarakat, produksi, distribusi, pelayanan kesehatan serta industri farmasi dan alkes.

Agusdini Banun menambahkan bahwa jenis regulasi Obat Herbal di Negara anggota WHO (Sumber: WHO Global Report on Traditional and Complementary Medicine 2019).

Terdapat 36 negara memiliki regulasi yang sebagian pengaturannya sama dengan obat konvensional, 35 negara memiliki regulasi khusus untuk obat herbal, 27 negara memiliki regulasi yang pengaturannya sama dengan obat konvensional.

Pada tahun 2018, lanjut Agusdini Banun mengatakan, terjadi peningkatan jumlah negara yang memiliki regulasi terkait obat herbal menjadi sebanyak 124, dengan 98 negara memiliki kebijakan nasional terkait obat tradisional dan komplementer. "Hal ini menunjukkan bahwa obat tradisional dan komplementer mulai diakui dan memiliki peran penting dalam sistem Kesehatan", urainya.

Jenis Obat Herbal di Negara Anggota WHO (Sumber: WHO Global Report on Traditional and Complementary Medicine 2019). Obat herbal di 79 negara dikategorikan sebagai non-prescription (OTC dan swamedikasi). Di 77 negara sebagai obat herbal dan di 60 negara sebagai prescription drug (obat resep).

Sebanyak 107 negara menggunakan klaim medis (seperti untuk menyembuhkan, mengobati, mencegah atau memperbaiki fungsi fisiologis). Klaim medis merupakan klaim yang paling banyak digunakan untuk obat herbal.

Kedepannya perlu ada penelitian lebih lanjut, terkait analisis farmakoekonomi, Analisa Cost Effectiveness:

Untuk mengetahui efektivitas biaya pada pasien malaria yang menggunakan ekstrak ramuan johar dan ekstrak tanaman obat terpilih, dibandingkan dengan obat konvensional (obat generik) antimalaria yang ada.

Demikian juga untuk mengetahui efektivitas biaya pada pasien kanker yang menggunakan Formula fraksi ekstrak herbal MM dibandingkan dengan obat konvensional kanker yang ada.

Penggunaan Obat Tradisional di Fasilitas Kesehatan. Sesuai dengan Permenkes Nomor 85 Tahun 2019, Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dan Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemda.

Penanggulangan COVID-19K di Kab. Sidoarjo dilakukan kunjungan rumah 2 hari sekali untuk pemeriksaan kesehatan serta pemberian vitamin dan fitofarmaka.

RS Persahabatan, RS Sulianti Saroso, RSPAD, RS Wahidin Sudirohusodo, RS Tugurejo Semarang (suplemen yang mengandung ekstrak temulawak, ekstrak Ophiocephalus striatusikan gabus)

Dukungan Kemenkes, fasilitasi pengembangan obat herbal (obat tradisional) lokal, melalui fasilitasi up-scaling produk dan bahan baku obat herbal.

Pendampingan para peneliti dan pelaku usaha dalam riset, pengembangan, dan hilirisasi obat herbal.

Fasilitasi promosi dan networking, baik lokal maupun internasional (pameran, business forum). Percepatan perizinan sarana produksi obat tradisional dan sarana produksi ekstrak bahan baku alam. (Tri)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment