KETUA UMUM PRESIDIUM DEWAN SENGKETA INDONESIA (DSI) MINTA KETUA MAHKAM

By Redaktur 01 Agu 2021 Hukum
KETUA UMUM PRESIDIUM DEWAN SENGKETA INDONESIA (DSI) MINTA KETUA MAHKAM

Jakarta, Pada dasarnya keberadaan dan kedudukan hukum Dewan Sengketa Indonesia (DSI)/Indonesia Dispute Board (IDB) sebagai sebuah lembaga yang memberikan layanan penyelesaian sengketa bagi para pihak memiliki posisi yang setara dan sejajar dengan keberaadan Lembaga Peradilan Formal di Indonesia. Mengapa demikian? Karena lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti Dewan Sengketa Indonesia (DSI) juga berusaha untuk mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak yang sedang bersengketa melalui proses persidangan baik mediasi / ajudikasi / konsiliasi / arbitrase. 

Dalam rangka menghasilkan putusan arbitrase yang agung maka lembaga APS seperti Dewan Sengketa Indonesia (adsi) akan senantiasa menjunjung tinggi prinsip – prinsip imparsialitas, netralitas, adil, berimbang, objektif, terbuka, transparan, non-diskriminasi, kompeten, profesional dan berintegritas dalam setiap tahapan dan proses persidangan arbitrase. Dengan mengamalkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut maka diharapkan Majelis Arbiter yang menangani penyelesaian sengketa para pihak akan menghasilkan putusan arbitrase yang agung dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

Sedangkan bagi para Mediator dan Ajudikator dapat mendorong para pihak menghasilkan kesepakatan perdamaian yang agung sehingga dapat memenuhi rasa keadilan diantara mereka. Dan para Konsiliator juga dapat menghasilkan putusan yang agung dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. 

Baca Lainnya :

Lembaga APS seperti Dewan Sengketa Indonesia (DSI) yang memiliki kedudukan hukum yang setara dan sejajar dengan lembaga peradilan formal sudah selayaknya dapat melaksanakan eksekusi putusannya secara independen, netral dan imparsial. Karena selama ini putusan arbitrase baru dapat dijalankan setelah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan arbirase diucapkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa “Putusan arbitrase dapat dijalankan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan arnitrase diucapkan sudah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat apabila tidak dilakukan maka akan berakibat putusan arbitrase tidak dapat dijalankan.” Ketentuan tersebut sangat kontradiksi dengan adanya pengakukan bahwa para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang dihadapi baik melalui lembaga peradilan formil maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa. 

Dewan Sengketa Indonesia (DSI)/Indonesia Dispute Board (IDB) sebagai sebuah lembaga resmi yang menjalankan fungsi peradilan di luar pengadilan akan meminta secara resmi kepada KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA agar pelaksanaan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (4) tersebut dikesampingkan atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia membentuk lembaga independen yang secara khusus menjalankan fungsi pelaksanaan eksekusi putusan lembaga APS sehingga ke depan putusan – putusan lembaga APS seperti Dewan Sengketa Indonesia (DSI) dapat dieksekusi dengan mudah dan cepat agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Atau opsi lainnya adalah melalui amandemen Undang – Undang 30 Tahhun 1999 dan Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya eksekusi putusan kepada lembaga APS agar terjamin independensi, netralitas dan imparsialitas putusan arbitrase yang dihasilkan oleh lembaga APS seperti Dewan Sengketa Indonesia (DSI).

Profile Sabela Gayo : 

Ketua Umum Presidium Dewan Sengketa Indonesia (DSI), Mediator Spesialis Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Direktur LSP Hukum Kontrak Indonesia https://lsphki.com/, Direktur Eksekutif Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) https://ippi-indonesia.com/, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Indonesia (DPP PERKAHPI), Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Mediator dan Arbiter Pengadaan Indonesia (DPP PERMAPI), Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPN APPI) Periode 2016-2021, http://dpnappi.org President International Federation of Procurement Bar Association (IFPBA) https://ifpba.org/, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI) https://perkahpi.com/, dan Advokat Senior di Kantor Hukum Sabela Gayo & Partners (SGP) di Jakarta, www.sabelagayolawfirm.com


(Red) 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment