LKBH AMAN Apresiasi Langkah Tegas Polda Banten Bongkar Kasus Mafia Tanah

By Teddy 21 Feb 2021 Hukum
LKBH AMAN Apresiasi Langkah Tegas Polda Banten Bongkar Kasus Mafia Tanah


Banten, mediatopnews.com -- Langkah tegas Kapolda Banten dalam memberantas Mafia Tanah di Tanah Air ini patut mendapatkan jempol. Hal ini sesuai dengan Surat Perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit beberapa hari yang lalu yang mana memerintahkan jajarannya memberantas para Mafia Tanah.


Baca Lainnya :

Menyikapi hal tersebut, Direktur Lembaga Keadilan Bantuan Hukum Amanat Keadilan (LKBH AMAN) Alman Adi, S.H., M.H., CPT., CPCLE., mengatakan, "Sebagai praktisi hukum saya sangatlah bangga dan tentunya mengapresiasi kinerja Kapolda Banten dalam memberantas Mafia Tanah seperti yang terjadi pada Kepala Desa Kosambironyok, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Banten," ucap Alman yang diketahui sebagai Bidiklat DPC PERADI Bandung Jawa Barat.

Dari keterangan yang dilansir media Banten One Nasional, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, mengatakan, "Tersangka berinisial (M) diduga telah memalsukan dokumen iuran pembangunan daerah atas tanah seluas 2.100 meter persegi di desanya," terang Edy.


Dan melalui jajarannya Kepala Sub Direktorat II Harta Benda dan Bangunan Tanah Ditreskrimum Polda Banten AKBP Dedi Darmawansyah mengatakan, "Kades Kosambironyok sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 5 Januari 2021. Penetapan tersangka setelah dilakukan penyidikan dan adanya dua alat bukti. Kami telah menetapkan Kades sebagai tersangka," kata Dedi, Rabu (10/2/2021).

"Terungkapnya kasus mafia tanah setelah pemilik aslinya Abdul Wahab kaget saat tanahnya sudah diklaim oleh sebuah perusahaan. Ada perusahaan yang mengklaim telah memiliki Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut," kata Dedi.


"Dari hasil penyelidikan, Kades Kosambironyok yang sudah menjabat selama dua periode itu diduga kuat menjadi dalang utamanya, pada 12 November 2012, tersangka membuat surat ketetapan IPEDA C Nomor 1145 atas nama Indrawan Masrin, sebagai dasar surat pelepasan hak tanah," ujar Dedi.


Padahal, menurut Dedi, "Surat asli ketetapan iuran pembangunan daerah C Nomor 1145 masih ada dalam penguasaan Husnadi. Atas kejadian tersebut, ahli waris almarhum Tohiri merasa dirugikan. Korban mengklaim mengalami kerugian Rp 4 miliar," kata dia.

"M disangka telah sengaja membuat dan menyuruh orang lain menggunakan data-data untuk melakukan pelepasan hak atas bidang tanah. M dijerat Pasal 263 ayat KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Saat ini tersangka belum kita tahan," pungkas Dedi.


(Redaksi)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment