Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP) BATCH-65

By Teddy 22 Jan 2021 Pendidikan
Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP) BATCH-65

Jawa Barat, mediatopnews.com -- Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia Jawa Barat (DPW PERKAHPI JABAR) Kerjasama dengan Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) dan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPP PERKAHPI) menyelenggarakan Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP) BATCH-65 via ZOOM.

PAHKP ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 22 s/d 24 Januari 2021. Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP) tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) kepada para peserta dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai potensi permasalahan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.


Baca Lainnya :

Menurut Alman Adi, S.H., M.H., CPCLE., CPT., selaku Ketua Penyelenggara yang juga Ketua DPW PERKAHPI JABAR mengatakan, "Selama 3 (tiga) hari kedepan kegiatan para peserta akan diberikan pembekalan mengenai anatomi kontrak pengadaan baik secara teori maupun praktik oleh para narasumber tingkat nasional, diantaranya di isi oleh Sabela Gayo, S.H.,M.H., P.hd., CPL., CPCLE., ACIArB selaku Ketua Umum DP PERKAHPI dan Maulizar, S.H., M.H., CPL., CPCLE.," terangnya.

"Kegiatan PAHKP BATCH- 65 ini di ikuti oleh 14 (empat belas) orang peserta yang berasal dari Bandung, Batam, Sidoarjo dan Jakarta. Para peserta tersebut terdiri dari praktisi dan akademisi," kata Alman.


Alman menambahkan, "Pembahasan hari pertama ini diantara tentang permasalahan kontrak pengadaan dan bidang jasa, proses penyedia barang/jasa maupun pada saat pelaksanaan kontrak pengadaan itu sendiri," ungkapnya.

"Para pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa seperti Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) harus benar-benar memahami dan menguasai berbagai potensi permasalahan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah supaya dapat terhindar dari terjadinya sengketa kontrak (contract disputes) yang berakibat pada terlambatnya/gagalnya pelaksanaan pekerjaan," paparnya.


Dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, lanjutnya, "Ada beberapa potensi permasalahan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah seperti penggunaan jenis kontrak, denda keterlambatan yang dikenakan, pemutusan/penghentian kontrak, perpanjangan waktu dan pemberian kesempatan, pekerjaan tambah dan Contract Change Order (CCO), lingkup pekerjaan dan daftar hitam. Semua potensi permasalahan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut harus benar-benar dapat diidentifikasi sedini mungkin dan dicarikan solusi yang terbaik oleh para Ahli Hukum Kontrak Pengadaan," ujarnya.

"Semoga Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan BATCH-65 yang telah diselenggarakan via ZOOM ini dapat berkontribusi bagi tersedianya Ahli Hukum Kontrak Pengadaan yang bersertifikat di Indonesia sekaligus juga untuk mendorong terwujudnya sistem pengendalian kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang akuntabel, profesional, berkeadilan dan berintegritas," pungkasnya.


(Redaksi)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment